Kota Bandung, Cimahi Aktual - Buku Paradok Indonesia bisa disebut sebagai jantungnya, jika ingin mengetahui pandangan Presiden RI Ke-8, Prabowo Subianto tentang rakyat, bangsa dan negara kita. Saya membacanya ketika awal diluncurkan menyongsong Pilpres 2019, sempat pula mencatat "key point" dalam catatan pribadi saya. Supaya kita tidak gagal paham tentang cara pandangan Presiden Prabowo, silakan membaca bentuk pdfnya banyak beredar di media sosial.
Buku itu mengungkap, selama ini negara kurang peduli terhadap rakyatnya, "negara kaya rakyatnya miskin, pasti ada yang salah", kata beliau. Sejak kemerdekaan kita tidak serius melaksanakan amanat Pasal 33 UUD'45, misalnya dalam ayat 1 yang berbunyi : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berlandaskan asas kekeluargaan", Maka, Presiden dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan melindungi usaha-usaha rakyat dari kapitalis serakah dengan menghimpun dan memperkuat mereka melalui Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.
Demikian pula, dalam melaksanakan Ayat 2 yang mengamanatkan; "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Kita ingin Bumdes, BUMD dan BUMN menjadi ujung tombak dalam berbagai bidang usaha dan produsen di desa-desa, daerah dan seluruh Indonesia. Kelompok usaha swasta dan jaringannya yang selama ini memonopoli banyak bidang usaha dari hulu ke hilir dan berjejaring yang membuat kesenjangan ekonomi dan matinya usaha kecil sehingga rakyat jatuh miskin harus dicegah.
Kemudian, simak bunyi perintah Ayat 3 Pasal 33 UUD'45 : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara". Prabowo sangat banyak mengulasnya dalam Buku Paradok Indonesia. Kerugian bangsa dan negara sangat besar akibat salah kelola sumber daya alam. Perekonomian Indonesia sangat liberal kapitalistik mengikuti mekanisme pasar. Pengolahan hasil tambang atau dikenal dengan hilirisasi tidak banyak dilakukan di dalam negeri oleh perusahaan swasta nasional dan BUMN. Menurut beliau, kita hanya pengekspor bahan mentah, itupun dilakukan perusahaan asing. Sehingga nilai tambah yang sudah kecil, dinikmati oleh perusahaan asing pula.
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara ada sebuah trobosan besar dan berani yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk membuat perekonomian kita makin kokoh, berdiri diatas kaki sendiri. Banyak suara sumbang dan ragu, badan ini akan dirusak oleh konflik kepentingan, diganggu oleh "moral hazard" pemain bisnis rente dan yang biasa mengemplang anggaran negara, korupsi sistemik dan membudaya.
Pidato Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Danantara dan memberi pesan kepada semua pihak yang terkait keberadaan dan pengelolaannya terasa bergetar, bahwa beliau tidak ingin langkah besar ini gagal. Tidak kurang mantan Presiden mendampingi, aparat penegak hukum, beberapa menteri terkait dan para profesional yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas asset belasan ribu triliun ini, bukan hanya kepada beliau sebagai Presiden, melainkan juga kepada rakyat, bangsa dan negara ini, zero tolerance!
Kita semua harus menjadi bagian yang memberikan dukungan dan mengawal semua agenda Presiden Prabowo dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial ini agar tidak dirusak tangan-tangan jahat dan kekuatan asing yang serakah. Hidup Prabowo, Yakin Indonesia Maju.
Oleh : Ahmad Adib Zain